Majalah Salam Indonesia

PNS Muslim Dikenakan Zakat ? Ini Kata MUI

142

SALAM-INDONESIA.com- WACANA YANG bergulir mengenai dikenakannya zakat 2,5 % bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), mendapat ragam pendapat dari berbagai kalangan. Tidak terkecuali Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Saadi, pihaknya belum pernah diajak musyawarah oleh Kementerian Agama maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terkait wacana pengenanaan zakat 2,5 % bagi PNS muslim, sehingga MUI belum bisa memberikan pendapat terkait rencana tersebut.

“Hanya saja yang perlu ditekankan masalah zakat tidak hanya sekedar memungut dan mengumpulkan uang dari muzakki (orang yang berzakat) saja, tetapi menyangkut juga tentang siapa saja PNS yang terkena kewajiban zakat, berapa batas nishab dari gaji/pendapatan yang dikenakan wajib zakat,” katanya di Jakarta.

Ketentuan tersebut, sambungnya, apakah sifatnya mandatory (wajib) atau voluntary (sukarela) dan bagaimana tasharruf (penyaluran, distribusi) zakat tersebut. Syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini.

“Ibadah zakat adalah merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain untuk melaksanakan perintah Allah SWT, tujuan pensyariatan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Kami setuju bahwa potensi zakat harus lebih dioptimalkan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat Islam” paparnya panjang lebar.

Namun, kata Zainut Tauhid Saadi, diharapkan dalam pelaksanaannya harus melalui sebuah perencanaan yang baik, kesiapan institusi zakat (BAZNAS) yang profesional, kapabel, dan akuntabel. “Lebih dari itu juga harus melibatkan para pihak yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap pengelolaan zakat” jelasnya.

Ia menyarankan, sebelum hal tersebut diwacanakan secara terbuka di publik, sejatinya gagasan tersebut disosialisasikan terlebih dahulu kepada ormas-ormas Islam dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan di masyarakat.

“MUI, berkepentingan mengingatkan hal ini, karena jumlah uang yang akan dikelola cukup besar. Apalagi uang tersebut adalah uang umat Islam yang harus ditasharufkan (didistribusikan) secara amanah, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya. (**)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.