Majalah Salam Indonesia

Perketat Seleksi World Class Professor, Cegah Ilmuwan Abal-abal

149

SALAM-INDONESIA.com- KASUS YANG menimpa Dwi Hartanto dalam kancah pergaulan ilmuwan dunia sangat memalukan Indonesia. Mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) akan memperketat proses seleksi ilmuwan diaspora dalam program Visiting World Class Professor (VWCP).

“Kasus manipulasi dan jenjang akademik yang dilakukan Dwi Hartanto jangan sampai terulang. Pokoknya jangan muncul lagi kasus seperti Dwi Hartanto itu. Bikin malu kan,” ujar Menteri Riset Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti) Muhammad Nasir pada acara bedah kinerja 2017 dan fokus kinerja 2018 di Gedung Kemenristek-Dikti, Jakarta.

Tahun lalu diberitakan Dwi yang sedang belajar di Belanda mengaku ahli serta memiliki kompetensi dalam membuat bodi pesawat disamping mengaku sebagai pengajar disatu perguruan tinggi di Eropa. Namun belakangan terungkap pengakuannya tersebut adalah bohong dan telah mencorng citra Indonesia.

Dia menyebutkan, ilmuwan yang bisa bergabung wajib bergelar professor dan memiliki paten yang tercatat dalam lembaga yang memiliki reputasi baik. Selain itu, ilmuwan tersebut juga harus masih aktif menulis karya tulis ilmiah dan jurnal internasional.

“Jadi nanti gak bisa yang daftar bilang asisten profesor atau apa, harus jelas gelar akademik, prestasi dan lainnya,” kata Nasir.

Nasir mengatakan, Kemenristekdikti juga akan memberikan fasilitas dan pelayanan yang lebih optimal untuk para ilmuwan tersebut. Misalnya, kata Nasir, akan ada peningkatan dana bagi para ilmuwan tersebut selama di Indonesia.

Selain itu, Kemenristekdikti juga akan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mengizinkan para ilmuwan Indonesia yang telah menjadi warga negara asing (WNA), tidak terikat dengan batas kunjungan selama di Indonesia. Sebab, keberadaan para ilmuwan dalam VWCP tentunya akan memberikan manfaat besar bagi pendidikan di Indonesia.

“Jadi misal kalau ilmuwan yang WNA itu batas kunjungan di Indonesia hanya satu sampai tiga bulan. Nah ini akan kami coba tiadakan,” pungkas Nasir. (**)

——————–

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.