Majalah Salam Indonesia

PAUD Dorong Perkembangan Anak Masuk Sekolah

130

SALAM-INDONESIA.com- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan anak memasuki masa sekolah. Saat ini, jumlah angka partisipasi kasar (APK) pendidikan PAUD di Indonesia mencapai 72,35%.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menargetkan di tahun 2030 seluruh anak memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan, dan pendidikan prasekolah dasar tersebut untuk menjamin kesiapan memasuki pendidikan dasar.

“Saat ini APK PAUD telah menunjukkan 72,35% walaupun masih ada yang di bawah rata-rata APK nasional,” kata Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud Harris Iskandar pada acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan, Depok, Jawa Barat, kemarin.

Ia menyebutkan, saat ini terdapat 190.225 PAUD dan 600 ribu guru yang mengajar 6 juta anak usia dini. Dari data tersebut, masih ada sekitar 6.284.920 anak atau sekitar 34,84% yang belum memperoleh layanan anak usia dini. Sementara itu, berdasarkan data desa, masih ada 23.737 desa yang belum mempunyai layanan PAUD.

“Karena itu, sesuai dengan Nawa Cita, pemerintah membantu masyarakat desa di daerah terdepan, perbatasan, dan pedalaman untuk menginisiasi terbentuknya PAUD baru,” ujarnya.

Menurut dia, hampir semua negara maju sudah memperlakukan PAUD dengan sangat baik, mulai sisi anggaran, kualitas guru, hingga tenaga kependidikan. Kemendikbud telah memasukkan peningkatan kualitas dan kuantitas PAUD dalam program prioritas pendidikan nasional.

Harris juga mengungkapkan, terdapat tujuh persoalan mendasar soal PAUD di daerah perbatasan. Pertama, rendahnya angka partisipasi anak usia dini, terutama usia 3-4 tahun yang memperoleh layanan PAUD di berbagai lembaga PAUD.

Ke-dua, terbatasnya sarana, prasarana, dan fasilitas yang tersedia di lembaga layanan PAUD. Selain itu, umumnya PAUD yang ada belum sesuai dengan standar. Ke-tiga, terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan, bahkan umumnya belum memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan penghargaan yang memadai.

“Ke-empat, belum semua desa di daerah perbatasan memiliki layanan PAUD. Kelima, terbatasnya dukungan dana (APBN, APBD, dan partisipasi masyarakat) untuk mendukung

perluasan layanan PAUD di daerah perbatasan,” ungkapnya.

Sedangkan Ke-enam, lanjut dia, terbatasnya sosialisasi pentingnya layanan PAUD berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Ke-tujuh, persoalan kemiskinan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan. Sementara itu, Direktur PAUD Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Ella Yulaelawati menambahkan, tahun ini pemerintah menyiapkan dana alokasi khusus bantuan operasional (DAK BOP) PAUD Rp4,070 triliun.

Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya, Rp3,58 triliun. Pemerintah, kata Ella, memberikan bantuan operasional PAUD Rp600 ribu per anak sehingga total anggaran 2018 menjadi Rp4,070 triliun. (**)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.