Majalah Salam Indonesia

Masyarakat Pasrah, Pemerintah Tolak Penggantian Kerugian Investasi ilegal   

77

SALAM-INDONESIA.com – BANYAK NASABAH dari investasi ilegal terus tumbang. Invetasi ilegal yang marak di Indonesia mulai dari bisnis agro, jasa keuangan hingga jasa layanan umrah menjadi perhatian serius pemerintah. Bahkan dengan tegas, melalui Otoritas Jasa Keungan (OJK), pemerintah menyatakan tidak akan menggantikan dana kerugian masyarakat dari investasi ilegal.  Kebijakan ini membuat masyarakat hanya bisa pasrah menggantung nasib.

“ Awalnya kami sebagai masyarakat juga tidak tahu kalau perusahaan tertsebut melalakukan usaha illegal. Yang kami tahu perusahaan itu ada izinnya, bayar pajak dan berdiri di Indonesia,” ujar Qosim, warga jalan Perdatam, Jakarta Selatan kepada Salam Indonesia.com, Senin (11/9).

Qosim  yang mengaku menjadi salah satu korban investasi illegal ini menyayangkan jika pemerintah terkesan tutup mata terhadap permasalahan investasi illegal ini. “Perusahaan dianggap bermasalah ketika sudah berjalan dan menimbulkan masalah. Banyak terjadi, diawal-awal berjalannya perusahaan semuanya berjalan baik dan lancar.  Nah…di tengah atau di ujung jalan, baru ada permasalahan dan akhirnya masyarakat yang dsalahkan,” paparnya pasrah.

Terpisah, dalam lokakarya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/9), Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi, Tongam Lumban Tobing, menegaskan, pemerintah tidak akan menanggung kerugian akibat investasi ilegal karena hal tersebut tidak ada dasar hukumnya.

Tongam kembali menegaskan, penyelenggaraan negara ini berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila ada kerugian yang terjadi akibat investasi ilegal maka pemerintah tidak akan menanggung.

Saat ini, lanjut Tongam, terdapat tren di masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal kemudian meminta agar ganti rugi dapat ditangani oleh pemerintah. “Pemerintah itu tidak akan menalangi uang orang-orang yang investasi ilegal, karena tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada regulasi yang mengatur pemerintah mengganti, misalnya, uang First Travel,” tegasnya. (**)

1 Komen
  1. weni setiawan berkata

    ini sama juga .. si Agoes yg berbuat salah tapi mukidi yg di suruh nanggung …. Tepok jidad lagi saiiaaa ….

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.