Majalah Salam Indonesia

Aliran Kepercayaan Diakui Negara, Kemenag Patuhi Putusan MK

115

SALAM-INDONESIA.com- MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) akhirnya mengabulkan keputusan para penguggat atas pengakuan negara kepada masyarakat yang memiliki keyakinan aliran kepercayaan. Dengan adanya keputusan final dari MK ini maka aliran kepercayaan dapat tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Indonesia.

Sementara itu Kementerian Agama (Kemenag) menilai putusan MK soal aliran kepercayaan adalah bersifat final dan menginkat sehingga harus dipatuhi. Kemenag menyatakan akan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Aliran Kepercayaan.  “Kemenag patuh dan mendukung putusan MK karena bersifat final dan mengikat” kata Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag Mastuki kepada wartawan di Jakarta.

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan empat penghayat kepercayaan, yaitu Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim terkait pasal 61 yang menjelaskan tentang pengisian kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Atas gugatan itu, MK menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan putusan MK tersebut, maka aliran kepercayaan bisa dicatat dalam kolom KTP.

Mastuki mengatakan Kemenag masih akan berkoordinasi dengan pihak MK untuk memperjelas cakupan dari putusan itu. Apakah hanya terkait dengan pengisian kolom KTP atau lebih dari itu.

Dia menilai putusan itu tidak berarti mempersamakan antara kepercayaan dengan agama. Berdasarkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama.  “Ini yang akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan pihak MK agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap” katanya.

Sampai saat ini, menurut dia, kurang lebih terdapat 187 aliran kepercayaan di Indonesia. Mereka selama ini dibina oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Kemenag tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk melakukan pembinaan terhadap aliran kepercayaan” ucapnya.

Meski demikian, Mastuki memastikan kalau hak-hak layanan para penganut aliran kepercayaan dalam menjalankan keyakinannya tetap dijamin negara. Kementerian Agama saat ini sedang menyusun RUU Perlindungan Umat Beragama dan putusan MK itu nantinya akan menjadi masukan dalam pembahasan dan finalisasi. (**)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.