Majalah Salam Indonesia

Akhirnya Dipangkas 51 Permendagri Penghambat Investasi

139

SALAM-INDONESIA.com- KELUHAN BANYAK pihak terkait banyaknya peraturan mendagri (Permendagri) akhirnya diambil sikap. Sebanyak 51 peraturan Permendagri dibatalkan karena dianggap menghambat birokrasi dan investasi.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, jangan sampai investasi terhambat dari perizinan. Kami mengaudit ada 51 (permendagri) itu yang birokrasinya sangat panjang, lama. Ini kami pangkas” ujar

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta. Dan pembatalan 51 permendagri tersebut, kata Tjahjo, sudah melalui kajian dan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Untuk diketahui, Permendagri tersebut meliputi berbagai bidang, semisal pemerintahan, kepegawaian, penanggulangan bencana, dan perpajakan.

Ada pula yang mengatur permasalahan komunikasi dan telekomunikasi, pelatihan dan pendidikan, usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM), wawasan kebangsaan, kepamongprajaan, serta perencanaan dan tata ruang.

“Kemudian bidang perizinan dan penelitian riset. Itu juga kami cabut” imbuh Tjahjo.

Mendagri berharap langkah Kemendagri itu diikuti para kepala daerah. “Keputusan Mahkamah Konstitusi, kami tak bisa batalkan perda. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada para gubernur, para bupati dan wali kota. Perda-perda yang menghambat investasi, perizinan atau bagaimana caranya memotong alur birokrasi ini akan bisa berjalan dengan baik” Katanya.

Saat membuka Seminar Nasional Penataan Regulasi di Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga menekankan penyegeraan upaya menata ulang regulasi untuk mendukung kemudahan usaha di Indonesia.

“Pemerintah secara terus-menerus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk kemudahan berusaha” kata Menteri Yasonna.

Pemerintah, lanjut dia, menargetkan untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha. Pada 2018, Indonesia berada di peringkat 72 dalam daftar yang dipublikasikan Bank Dunia, naik 34 peringkat selama dua tahun terakhir.

Pembenahan juga diperlukan untuk menyelesaikan delapan pokok permasalahan regulasi di Indonesia. Masalah-masalah itu ialah terlalu banyak regulasi, bertentangan, tumpang-tindih, multitafsir, tidak taat asas, tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu, dan menciptakan ekonomi biaya tinggi.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyambut baik pencabutan permendagri yang bermasalah ataupun penataan ulang regulasi lainnya. Namun, kebijakan itu mesti disosiali-sasikan ke daerah. Jika tidak, langkah itu akan sia-sia.

Menurutnya, Kemendagri harus memastikan apa yang dilakukan di tingkat pusat juga dilaksanakan di tingkat bawah. Pasalnya, daerah belum tentu akan langsung melaksanakan apa yang dilakukanpemerintah pusat.

“Perda-perda yang ada masih banyak yang mengacu pada 51 permendagri tersebut, bukan ke peraturan barunya,” ungkapnya. (**)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.